Instruksi
- Pelajari materi powerpoint dalam link ini
- Sediakan waktu untuk membaca dan memahami buku Public Policy Analysis halaman 26 - 37 (elemen kebijakan dan siklus kebijakan)
- Berikan komentar/pertanyaan (di kolom komentar di bawah) minimal satu untuk satu pokok bahasan dalam buku dan powerpoint sebagai bukti kehadiran online anda, dengan menyebutkan nama dan NPM
- Buat resume berupa pointer sebagai praktek pengganti pertemuan perkuliahan dari buku di atas. Pilih salah satu tema, (1) Constituent elements of a public policy hal 26, atau (2) Policy cycle hal 30. Kirim melalui email.
Erwin Sugianto, NPM : 1651002154, Bagaimana membuat kebijakan yang baik dan benar? Bagaimana kita melihat dan menentukan suatu isu dapat dikatakan strategis untuk dibuatkan suatu kebijakan?
ReplyDeleteMuhammad Asbi, NPM: 1651002159, Pertanyaan pertama Masalah dan solusi adalah dua arus yang berbeda, termasuk aktor yang terlibat di dalamnya, bagaimana cara menselaraskan kesemuanya itu untuk mencapai tujuan yang optimal? Pertanyaan kedua, Bagaimana seharusnya rumusan konsepsi ideal terhadap pembuatan kebijakan agar dapat diterapkan dengan baik pada sistem di Indonesia?
ReplyDeleteRidlwan Khairul, NMP: 1651002158, Bagaimana siklus kebijakan yang ada di Indonesia sekarang ini?Bagaimana cara mengevaluasi kebijakan yang salah dalam penerapannya?
ReplyDeleteKusmiati,NPM.1651002162, pertanyaan :
ReplyDelete1. Apa yang menjadi tolak ukur suatu masalah yang terjadi di masyarakat perlu dibuatkan kebijakan publik sebagai solusinya?
2. Terkait siklus kebijakan publik, tidak sedikit protes yang dilayangkan pada saat diimplementasikan karena dianggap hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah pada situasi seperti ini?
Indira Anastassya,NPM. 1651002163, Pertanyaan:
ReplyDelete1. Sumber Daya Manusia seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu kebijakan, agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik terutama di Negara Indonesia?
2. Apakah implementasi kebijakan yang sudah ada di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan baik? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan tersebut?
DEDY SUHENDRA, NPM : 1651002157, Pertanyaan :
ReplyDelete1. Pada Pendekatan Rasionalis, Pembuatan kebijakan sebagai jawaban masalah (problem Solving) tetapi mengapa di indonesia pada saat pemerintah membuat serta mengimplementasikan suatu kebijakan publik sering berakibat menimbulkan masalah baru lagi yang perlu diatur dalam kebijakan lain?
2. Dalam Unsur penyusun dari kebijakan publik salah satunya yaitu untuk
Solusi masalah publik apakah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan agar suatu masalah publik terselesaikan tanpa ada akibat lain.
Agung Sulistyo Utomo - NPM 1651002133
ReplyDelete1. Bagaimana strategi dalam konteks INdonesia agar dalam membuat kebijakan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan antar instansi baik pusat-pusat maupun pusat-daerah?
2. Seringkali dalam pembuatan keputusan, bounded rasionality (BR) lebih besar berperan daripada model
lainnya. Saya pikir hal ini memang logis karena memang pembuatan keputusan sering dihadapkan pada kendala keterbatasan waktu, data, dan sumber daya lainnya. Dan seringkali hasilnya (keputusannya) pun justru menjadi yurisprudenci di masa sekarang atau mendatang. Untuk masalah ini, saya menyarankan bagi para pembuat keputusan untuk senantiasa sebanyak-banyaknya mengumpulkan data apapun yang relevan dengan bidang pembuatan keputusannya dan mempunyai think tank team yang bagus agar suatu ketika harus membuat keputusan dengan BR, keputusannya mampu menyelesaikan masalah dengan baik (tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru).
Ira Prasetyarini
ReplyDeleteNPM 1651002138
Pertanyaan:
1. Terkait dengan siklus kebijakan publik, jika perumusan kebijakan publik telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengapa masih ditemui kegagalan dalam proses implementasi kebijakan publik? Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan publik? Serta bagaimana strategi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan publik untuk meminimalisir kegagalan dalam proses implementasi kebijakan publik?
2. Terkait dengan pendekatan rasionalis versus pendekatan incremental, apakah dapat “didamaikan” untuk menengahi kedua kecenderungan ekstrem pendekatan tersebut?
Saya membaca terdapat Teori Pandangan Sekilas Campuran (Mixed Scanning) menurut Etzioni (1967). Sumber: http://fisip.untagsmg.ac.id/index.php/11-artikel-ilmiah/21-rasionalisme-dalam-proses-kebijakan-publik. Secara garis besar, teori ini bermaksud menyarankan pengambilan keputusan secara rasional komprehensif atau inkremental, sesuai dengan keadaan. Keadaan tertentu, cara pertama (rasional komprehensif) perlu ditempuh, sedangkan pada keadaan lain, cukup ditetapkan dengan cara kedua (inkremental).Sebagai gambaran, Etzioni (1967:389) menggambarkan tiga alternatif dalam observasi cuaca. Penganut pandangan rasional komprehensif akan melakukan pengamatan di semua tempat di bumi ini, secara rinci, dan hasilnya sudah tentu akan sangat mahal. Penganut pandangan inkremental akan merasa cukup mengambil pengamatan di satu tempat secara rinci, dan mengabaikan observasi di tempat-tempat lain, sehingga tidak memiliki gambaran yang bulat mengenai situasi cuaca di dunia. Penganut pandangan sekilas campuran (mixed scanning) akan melakukan kedua-duanya. Pertama akan memonitor angkasa secara garis besar, kemudian memilih tempat-tempat khusus sebagai sampel, dan pada tiap sampel dilakukan pengamatan secara rinci. Dengan cara ini, akurasi dalam pengambilan keputusan dapat dipelihara, dapat dijaga, dan pada saat yang sama diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keadaan cuaca dunia.
Pertanyaan : Bagaimana Pancasila dapat terwujud dalam kebijakan pemerintah saat ini dan untuk dapat menjamin kesejahteran dan keadilan rakyat Indonesia dalam penerapan kebijakan publik yang inovatif, mengingat banyak kebijakan publik saat ini berkembang berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam media social yang tidak terlepas dari masyarakat modern?
ReplyDeleteArif Budiman - 1651002164
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteNama : Aqto Gangsar Prastoadi, NPM : 1651002150
Deletepertanyaan:
1. Apa saja keuntungan daripada Siklus Kebijakan ?
2. Jelaskan Perbedaan Elemen Konstitusi dari Kebijakan Publik?
Dasar negara sudah ditetapkan banyak undang-undang dan sejumlah peraturan termasuk permen dan perda sudah dihasilkan untuk mendasari dan mengerangkai sebuah kebijakan, namun demikian seringkali atau bahkan banyak kebijakan yang sudah ditetapkan tidak terimplementasikan secara optimal.
ReplyDelete1. Hal apakah yang paling dominan memengaruhi gagalnya suatu kebijakan terimplementasi dengan mulus?
2. Apakah political will merupakan pemicu terbesar dalam memengaruhi implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan?
Nama: Deni Setiawan
NPM: 1651002137
1. Dalam Pendekatan Rasionalis, bagaimanakah tahapan "Policy Formulation" dilaksanakan?
ReplyDelete2. Sering terjadi adanya ambiguitas atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan, walaupun berbagai macam upaya sosialisasi telah dilakukan. Apakah penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?
Nama : Arni Manurung
NPM : 1651002142
Restu Panca Setyo Nugroho NPM : 1651002129
ReplyDeleteA. Pertanyaan saya mengapa praktek di Inndonesia ketika sudah pada siklus legitimasi (diundangkan oleh di DPR) kemudian diuji di MK bisa jadi produk perundangan tersebut batal implementasinya. Apakah memang itu termasuk pada salah satu siklus pada legitimasi?
B. Komentar
Apakah siklus kebijakan publik dapat dipraktekkan?
Menurut pendapat saya dapat dipraktekkan (pendekatan rasional)
Siklus kebijakan publik terdiri dari :
1. Agenda atau seting
Pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan (publik) yang memerlukan penanganan/intervensi pemerintah dan melakukan penetapan agenda pemerintah untuk menjadi prioritas utama pembangunan. Dalam proses ini pemerintah mencari Isu yang menarik perhatian. Proses ini dianggap proses logis dan rasional,tetapi dalam kenyataannya, proses tersebut lebih bersifat politis ketimbang logis, dan beberapa ahli menyatakan bahwa proses tersebut adalah dirasionalkan ketimbang benar-benar rasional. Agenda setting dapat dipandang sebagai suatu mekanisme bagi penyaringan masalah oleh pengambil keputusan.
2. Policy formulation
Formulasi kebijakan dan usulan solusi. Tahap formulasi kebijakan pengambil keputusan melakukan pemilihan tujuan, instrumen dan prosedur yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dipertimbangkan. Dalam proses ini terjadi pada tingkat eksekutif dan legislative. Proses ini (seharusnya) berlangsung sangat rasional dalam pemilihan alternatif tindakan atau rasional terbatas.
3. Legitimation
Legimitasi kebijakan berada pada tingkat legislative, yang di dalamnya terkandung dasar hukum, sasaran–sasaran yang ingin dicapai, sekaligus program – program/ perangkat – perangkat tindakan yang harus dilaksanakan
4. Implementasi
Implementasi kebijakan (membuat solusi menjadi berlaku). Tahap implementasi terdiri dari adaptasi dari program kebijakan kepada situasi konkret yang dihadapi (produksi output). Fase ini umumnya jauh lebih kompleks daripada tampaknya.
5. Evaluation
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil dan dampak kebijakan dalam hal perubahan perilaku kelompok sasaran (dampak) dan penyelesaian masalah (outcome). Evaluasi kebijakan melibatkan pengujian empiris. Tujuan atau konsekuensi dari evaluasi kebijakan dapat melibatkan reformulasi atau modifikasi kebijakan yang ada, perbaikan implementasi atau pertimbangan mereka.
Dengan mengunakan teknik siklus kebijakan publik maka diharapkan mempermudah pejabat public dalam melaksanakan tugas nya yaitu memutuskan kebijakan publik dan mencari alternativ pembuatan kebijakan guna memperoleh solusi terbaik bagi masalah public. Pada prakteknya langkah yang rasional harus dipilihkan oleh pembuat kebijakan, tidaklah menjamin implementasi sesuai harapan dan tujuan pembuatnya, karena banyak faktor seperti nuansa politik yang tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tapi juga berlanjut saat kebijakan dilaksanakan.
Walaupun beberapa ahli menentang tahapan rasional seperti Charles Lindblom, katanya: “ Langkah tercatat dan penuh pertimbangan bukanlah gambaran yang akurat tentang bagaimana proses kebijakan bekerja, karena proses kebijakan merupakan proses yang interaktif dan kompleks, tanpa awal dan tanpa akhir” (dalam Wayne Parsons: 24). Oleh karenanya Lindblom dalam The Science of Muddling Through, menyarankan agar kebijakan sebaiknya dilakukan secara incremental, bukan rasional komprehensif karena permasalahan di lapangan tidak seluruhnya dapat dihitung dan dirasionalkan. Kendati memiliki kelemahan, pendekatan tahapan rasional sangat membantu kita memahami proses kebijakan karena mereduksi kompleksitasnya dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Selain pendekatan itu juga sangat membantu ketika memulai analisis salah satu tahap kebijakan, karena masing – masing tahapan menyediakan konteks tempat yang berbeda – beda.
1. Bagaimana mensiasati apabila kebijakan dari pusat untuk daerah itu tidak sesuai dengan karakter daerah yang ada?. Seperti kebijakan dalam hal keuangan. Tentu setiap daerah mempunyai karakter sendiri-sendiri, tiap-tiap daerah mempunyai APBD yang berbeda.
ReplyDelete2. Apakah sebuah kebijakan itu ada unsur politiknya? Sedangkan kita tahu bahwa politik kadang menguntungkan kelompok tertentu saja.
Rosi Penta Sila
1651002161
Innasya Kusumadwi NPM: 1651002143
ReplyDelete1. Mengapa ada kebijakan yang gagal dalam kasus tertentu, sebagai contoh dalam kasus polis analisis menunjukkan kegagalan aktor politik-administratif untuk campur tangan atau kurangnya bantuan instrumen intervensi tertentu mengapa hal tersebut dapat terjadi?
2. Mengapa Sebagian besar masalah sosial terjadi pada keberadaan Masalah pada hasil pengolahan politiknya dan justru bukan tunduk pada kebijakan publik?